• Ini Panduan Taktis Agar Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Nafas Nawacita Jokowi-JK

    Ini Panduan Taktis Agar Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Nafas Nawacita Jokowi-JK

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memandang desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam nafas Nawacita yaitu pembangunan harus dimulai dari desa. Karena itu, peran pemerintah harus bisa hadir ketika dibutuhkan untuk memulai dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan.

    “Langkah-langkah terobosan pemerintah serta taktis panduan kerja di dalam paket ekonomi Presiden Jokowi untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi saya nilai sangat baik,” ujar Guru Besar Tetap Universitas Indonesia Achmad Syakhroza, Sabtu (10/10).

    Lebih lanjut, Ahli Tata Kelola Perusahaan dan Pemerintahan, mengigatkan tidak menjadi salah jika uang negara yang dialokasikan menjadi dana subsidi dikelola terlebih dahulu oleh BUMN sepanjang misi tersebut tidak mengganggu peruntukkan subsidi.

    Sebab, menurut dia, negara kesejahteraannya baru bisa dikatakan maju dan modern jika memiliki kemampuan untuk memaksimalkan nilai ekonomi subsidinya melalui aktifitas kegiatan ekonomi kerakyatan yang tumbuh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    “Patut juga bisa disebut bahwa dana subsidi yang dikelola dan didiversifikasi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan manfaat optimal bagi rakyat adalah suatu langkah baru bagi Indonesia,” ujar mantan Deputi Pengendali Keuangan SKK Migas ini.

    Syakhroza yakin, langkah tersebut akan berdampak pada terbentuknya sebuah negara kesejahteraan yang modern.

    Menurutnya, optimalisasi nilai ekonomi subsidi ini adalah target besar dari negara-negara beradab saat ini. Namun, untuk mengikuti model subsidi rakyat yang modern tersebut, tidak berlebihan jika sudah saatnya pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian penuh terhadap maksimalisasi dana subsidi itu.

    “Jangan lagi hanya sebatas memiliki kemauan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan dana subsidi, namun minim kemampuan untuk memaksimalisasinya. Itu akan memberi nilai tambah sosial dan politik,” katanya.

    Apalagi, tegas dia, jejak alokasi dana APBN selama kurun waktu 10 tahun terakhir hasilnya memang terlihat tetapi belum mampu menciptakan lapangan kerja di desa-desa secara masif.

    “Ini terlihat belum mampu secara signifikan mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa tersebut,” katanya.(boy/jpnn)