• 22 Kepala Daerah di Indonesia Lepas dari Status Petahana

    22 Kepala Daerah di Indonesia Lepas dari Status Petahana
    22 Kepala Daerah di Indonesia Lepas dari Status Petahana - Koordinator Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjelaskan definisi petahana, akan berimplikasi pada potensi timbulnya politik dinasti. Setidaknya, dalam catatan ICW ada 22 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya sebelum masa pendaftaran pilkada, dan berpotensi terbebas dari status petahana.

    "Surat Edaran KPU ini akan mengkategorikan 22 petahana yang akan habis masa jabatannya sebelum 26 Juli 2015, tidak tergolong sebagai petahana. Ini memungkinkan bagi istri, anak, dan saudara dari kepala daerah tersebut untuk maju di pilkada serentak 2015," ujar Donal, saat ditemui di Sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).

    Menurut Donal, penjelasan KPU dalam Surat Edaran tertanggal 12 Juni 2015, telah mempersempit definisi petahana. Salah satunya, disebutkan bahwa kepala daerah yang masa jabatannya habis, dan yang mundur dari jabatannya, tidak lagi berstatus sebagai petahana.

    Donal menilai hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada yang memberikan batasan-batasan terkait dengan relasi keluarga yang ingin maju dalam pilkada. Hal ini adalah upaya pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang untuk mencegah timbulnya politik dinasti.

    Selain itu, menurut Donal, penjelasan KPU dalam Surat Edaran berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Misalnya, sebut dia, keluarga atau kerabat salah satu mantan kepala daerah yang terpilih dalam pilkada, bisa saja digugat karena dianggap menyalahi syarat calon kepala daerah yang tercantum dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

    Berikut 22 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis sebelum pendaftaran pilkada serentak pada 26 Juli 2015:

    1. Provinsi Kalimantan Utara
    2. Provinsi Sulawesi Tengah
    3. Kota Cilegon
    4. Kota Semarang
    5. Kabupaten Karang Asem
    6. Kabupaten Pangandaran
    7. Kabupaten Rembang
    8. Kabupaten Mahakam Hulu
    9. Kabupaten Kutai Kartanegara
    10. Kabupaten Tana Tidung
    11. Kabupaten Pesisir Barat
    12. Kabupaten Pulau Taliabu
    13. Kabupaten Belu
    14. Kabupaten Malaka
    15. Kabupaten Nabire
    16. Kabupaten Pegunungan Arfak
    17. Kabupaten Manokwari Selatan
    18. Kabupaten Mamuju Tengah
    19. Kabupaten Banggai Laut
    20. Kabupaten Kolaka Timur
    21. Kabupaten Buton Utara
    22. Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Utara.