Bontang Diklaim Jadi Lumbung SDM

shares |

Bontang Diklaim Jadi Lumbung SDM - Wali Kota Bontang Adi Darma sempat menghadiri sekaligus memberi presentasi di acara Workshop Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan di Bali Convention Hall Lantai VI Hotel New Metro Semarang, Rabu (27/8) lalu. Workshop yang digagas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Bontang ini diikuti seluruh perwakilan Serikat Pekerja (SP), Serikat Buruh (SB), perwakilan perusahaan, serta stakeholder lainnya yang ada di Kota Bontang. Juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang.

Kepala Disosnaker Kota Bontang, Mursyid dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan workshop diharapkan menjadi sarana komunikasi dan tempat bertukar pikiran serta pengalaman tentang pengelolaan ketenagakerjaan. Tujuannya tak lain untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Adi Darma dalam presentasinya di hadapan peserta workshop yang membahas tentang perkembangan pembangunan Kota Bontang saat ini mengatakan, Kota Taman ke depan diproyeksikan menjadi lumbung Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan profesional melalui pengembangan Bontang Techno Park (BTP). “Beberapa proyek besar di Bontang akan segera terbangun dan semua itu akan menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Seperti pembangunan kilang minyak oleh Pertamina. Proyek ini diperkirakan akan membutuhkan tenaga kerja hingga 10 ribu orang. Kemudian pembangunan Pabrik Amonium Nitrat, Pupuk dan lain-lain,” terang Wali Kota.

Apalagi lanjut dia, Kota Bontang yang secara nasional sudah ditetapkan sebagai kota kluster migas dan kondensat harus berusaha untuk mempersiapkan SDM-nya yang andal dan profesional untuk menghadapi perkembangan dan pembangunan kota ke depan. Terkait masalah ketenagakerjaan, Adi Darma juga mengaku akan terus mendukung upaya-upaya peningkatan SDM. Termasuk kegiatan sosialisasi terkait jaminan sosial dan tenaga ahli daya atau outsourching yang perlu terus di sosialisasikan kepada semua pihak pelaku proses produksi. Harapannya agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yang pada akhirnya dapat berimbas pada tidak kondusifnya kondisi hubungan industrial. “Peran dari unsur pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh dan unsur manajemen memang sangat diharapkan guna jaminan sosial baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, sebagaimana yang diamanatkan pada UU Nomor 24 Tahun 2011,” urai Wali Kota. (kpnn/yes)

Related Posts